Berikut adalah pemetaan nama-nama kunci yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang era Prabowo-Gibran (Oktober 2024 – September 2026). Daftar ini disusun berdasarkan data penegakan hukum yang terverifikasi, dikategorikan berdasarkan level jabatan dan modus operandi.

⚠️ Catatan Intelektual: Daftar ini bersifat non-exhaustive dan terus berkembang. Status “tersangka” tidak sama dengan vonis bersalah. Beberapa kasus masih dalam tahap penyidikan atau praperadilan. Fokus analisis di sini adalah pada pola, bukan sekadar katalogisasi nama.

---

1. 🏛️ Level Pusat / Kabinet & Lembaga Strategis

Kasus di level ini paling sensitif secara politik karena menyentuh lingkaran inti kekuasaan eksekutif.

Nama	Jabatan Saat Tersangka	Modus / Kasus	Tanggal Penetapan	Catatan Analitis
Dadan Hindayana	Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)	Penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2026	Juni 2026 (Kejagung)	Kasus paling simbolik: program unggulan presiden sendiri tersandung korupsi. Anggaran MBG Rp85T (2025) dan Rp258T (2026) menjadi lahan basah pengadaan.
Sony Sonjaya	Wakil Kepala BGN Bidang Operasional	Penyimpangan tata kelola MBG	Juni 2026 (Kejagung)	Menunjukkan kebocoran terjadi di level operasional, bukan hanya kebijakan.
Lodewyk Pusung	Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi	Penyimpangan tata kelola MBG	Juni 2026 (Kejagung)	Keterlibatan bidang organisasi mengindikasikan masalah rekrutmen/vendor sistemik.
(Pejabat Kemnaker)	Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan	Dugaan suap Tenaga Kerja Asing (TKA)	Mei 2025 (KPK)	Memicu demonstrasi buruh besar-besaran; menyoroti celah regulasi ketenagakerjaan.

So What? Kasus BGN adalah ujian kredibilitas terbesar bagi narasi anti-korupsi Prabowo. Ketika program andalan presiden sendiri korup, pesan yang sampai ke publik adalah: “tidak ada yang suci, bahkan program kesayangan penguasa.” Penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Agung (bukan KPK) juga memunculkan pertanyaan tentang pembagian peran penegakan hukum di era baru.

2. 🏙️ Level Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota)

Ini adalah front pertempuran utama: 51% kasus korupsi berasal dari daerah menurut data KPK November 2025. Sepanjang 2025-2026, setidaknya 16 kepala daerah terjaring OTT KPK. Berikut nama-nama signifikan:

Gubernur

Nama	Daerah	Partai	Modus	Tanggal
Abdul Wahid	Riau	-	Suap proyek / gratifikasi	Nov 2025

Bupati

Nama	Daerah	Partai	Modus	Tanggal
Abdul Azis	Kolaka Timur, Sultra	-	Suap proyek infrastruktur	Agu 2025 (Kepala daerah pertama era Prabowo)
Sugiri Sancoko	Ponorogo, Jatim	PDIP	Gratifikasi miliaran rupiah	2025
Sudewo	Pati, Jateng	-	Pemerasan pejabat bawahan	Jan 2026
Syamsul Awliya Rahman	Cilacap, Jateng	-	Dugaan korupsi APBD	Mar 2026
Etik Suryani	Sukoharjo, Jateng	PDIP	Pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah	Jul 2026
Anom Widiyantoro	Pemalang, Jateng	-	OTT terbaru	Jul 2026
Gatut Sunu Wibowo	Tulungagung, Jatim	-	Dugaan korupsi	2026

Wali Kota

Nama	Daerah	Partai	Modus	Tanggal
Maidi	Madiun, Jatim	-	Dugaan korupsi	2026

Pola yang Terbaca:

• Dominasi Jawa Tengah & Jawa Timur: Dari daftar di atas, mayoritas kepala daerah yang tertangkap berasal dari dua provinsi ini. Ini bukan kebetulan geografis, melainkan cerminan dari intensitas persaingan politik lokal dan besarnya aliran dana APBD di wilayah tersebut.
• Modus Berulang: Jual beli jabatan, pemerasan bawahan, dan suap proyek infrastruktur mendominasi. Ini adalah pola klasik pasca-Pilkada: biaya kampanye tinggi harus “dikembalikan” melalui rente birokrasi.
• Lintas Partai: Tersangka berasal dari berbagai partai, termasuk PDIP. Ini mendukung klaim bahwa penindakan tidak sepenuhnya tebang pilih berbasis afiliasi partai — namun tetap menyisakan pertanyaan apakah ada figur pro-koalisi yang terlindungi.

3. 🔍 Pola Sistemik di Balik Nama-Nama Tersebut

Daftar nama di atas bukan sekadar katalog individu korup; mereka adalah gejala dari penyakit struktural:

1. Biaya Politik Pilkada sebagai Akar Masalah: KPK sendiri mengakui bahwa tingginya biaya politik di Pilkada 2024 berkorelasi langsung dengan gelombang OTT kepala daerah hasil pilkada tersebut. Selama sistem pendanaan kampanye tidak direformasi, setiap kepala daerah baru lahir dengan “utang moral” kepada donatur yang harus dibayar dengan kebijakan korup.
2. Program Skala Besar = Risiko Skala Besar: Kasus BGN membuktikan bahwa semakin besar anggaran sebuah program dan semakin sentralistik pengendaliannya, semakin besar pula godaan dan peluang korupsinya. Desentralisasi pengawasan belum mengimbangi sentralisasi anggaran.
3. Penegakan Hukum sebagai Instrumen Disiplin Koalisi: Banyak kepala daerah yang ditangkap berasal dari daerah dengan dinamika politik lokal yang kompleks. Tidak dapat diabaikan kemungkinan bahwa beberapa penindakan berfungsi ganda: membersihkan korupsi dan mengirim sinyal kepatuhan kepada elit daerah yang kurang kooperatif.
4. Absennya Pencegahan Struktural: Semua nama di atas ditangkap setelah korupsi terjadi. Tidak ada indikasi kuat bahwa pemerintah sedang membangun sistem pencegahan yang membuat korupsi menjadi sulit dilakukan sejak awal (misalnya: e-procurement yang benar-benar transparan, reformasi pembiayaan politik, perlindungan whistleblower yang substantif).

💡 Kesimpulan Analitis (The Bottom Line)

Daftar koruptor era Prabowo-Gibran panjang dan terus bertambah — dan itu justru adalah indikator paradoks. Di satu sisi, ia menunjukkan mesin penegakan hukum bekerja aktif. Di sisi lain, ia mengonfirmasi bahwa korupsi di Indonesia bersifat endemik-sistemik, bukan insidental-personal. Menangkap Dadan Hindayana, Abdul Azis, atau Etik Suryani adalah tindakan yang diperlukan tetapi tidak cukup. Selama arsitektur insentif politik dan birokrasi tidak diubah, daftar ini akan terus diperbarui dengan nama-nama baru, terlepas dari siapa yang duduk di Istana Negara. Pertanyaan yang lebih tajam bukanlah “siapa yang sudah ditangkap,” melainkan “mengapa sistem ini terus memproduksi koruptor baru lebih cepat daripada kemampuan kita memenjarakannya?”