Pertanyaan “siapa yang menciptakan sistem ini” mengasumsikan adanya seorang arsitek tunggal dengan cetak biru yang disengaja. Realitasnya lebih kompleks dan lebih mengganggu: sistem kekuasaan Indonesia saat ini bukan diciptakan oleh satu orang, melainkan berevolusi melalui tiga fase transformasi struktural, di mana setiap fase dibangun di atas fondasi fase sebelumnya oleh aktor-aktor berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula. Tidak ada konspirasi besar; yang ada adalah akumulasi keputusan rasional individu yang menghasilkan sistem irasional secara kolektif.

Berikut adalah pemetaan genealogis siapa melakukan apa, dan mengapa hasilnya adalah sistem yang kita lihat hari ini.

---

1. 🏛️ Fase I: Soeharto — Peletak Fondasi Oligarki (1966–1998)

Peran: The Original Architect

Jeffrey Winters, akademisi Northwestern University yang menjadi rujukan global tentang oligarki Indonesia, secara eksplisit menyebut Soeharto sebagai “bapak oligarki Indonesia.” Namun, penting untuk memahami bahwa Soeharto tidak menciptakan oligarki sebagai tujuan; ia menciptakannya sebagai produk sampingan dari strategi bertahan berkuasa.

Mekanisme	Dampak Jangka Panjang
Fusi Kekayaan & Kekuasaan: Keluarga Cendana + kroni bisnis (Liem Sioe Liong, Bob Hasan, dll.) diberi monopoli sektor strategis sebagai imbalan loyalitas politik	Menciptakan preseden bahwa akses ekonomi = fungsi kedekatan politik, bukan kompetensi pasar
Depolitisasi Masyarakat: Pembatasan partai, kontrol media, pembungkaman oposisi	Menghilangkan budaya politik partisipatif; masyarakat terbiasa menjadi objek, bukan subjek politik
Birokrasi sebagai Alat Kontrol: ABRI masuk birokrasi (dwifungsi), Golkar sebagai mesin elektoral negara	Birokrasi terinternalisasi sebagai perpanjangan kekuasaan eksekutif, bukan pelayan publik
Sentralisasi Fiskal Ekstrem: Daerah bergantung penuh pada transfer pusat	Menciptakan ketergantungan vertikal yang bertahan hingga era otonomi daerah

Warisan Kritis: Soeharto meninggalkan infrastruktur patronase yang sudah tertanam di DNA birokrasi dan ekonomi Indonesia. Ketika ia jatuh pada 1998, infrastrukturnya tidak ikut runtuh — hanya pemiliknya yang berganti.

---

2. 🔄 Fase II: Elite Reformasi — Transformasi Oligarki Sultanistik → Oligarki Kartel (1998–2014)

Aktor Kunci: Megawati Soekarnoputri, Akbar Tandjung, Amien Rais, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, serta elite partai generasi pertama pasca-Reformasi.

Peran: The Transformers

Ini adalah fase paling paradoks. Tokoh-tokoh Reformasi yang dipuja sebagai pahlawan demokrasi justru mengadaptasi infrastruktur patronase Orde Baru ke dalam format demokratis. Mereka tidak menghancurkan sistem lama; mereka mendemokratisasikannya.

Mekanisme Transformasi:

• Desentralisasi Koruptif (Big Bang Decentralization 1999): Otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan kekuasaan ke rakyat. Yang terjadi: patronase tersentralisasi di Jakarta didesentralisasikan ke 500+ kabupaten/kota. Bupati dan wali kota baru menjadi raja-raja kecil dengan kewenangan perizinan, pengadaan, dan birokrasi yang luas namun minim pengawasan. Hasilnya: korupsi menyebar secara geografis dan menjadi endemik.
• Sistem Pemilu Mahal Tanpa Pendanaan Publik: Partai politik dibiarkan membiayai diri sendiri tanpa mekanisme pendanaan negara yang memadai dan transparan. Konsekuensi logis: partai menjadi kendaraan bagi pengusaha untuk membeli akses kebijakan. Ketua umum partai = gatekeeper donasi = penentu kebijakan. Ini adalah momen kelahiran oligarki kartel versi Winters: kekayaan tidak lagi dikonsentrasikan di satu sultan, tetapi didistribusikan di antara jaringan elit yang saling melindungi.
• Koalisi Gemuk sebagai Norma: SBY menginisiasi tradisi koalisi super-besar (“rainbow coalition”) untuk mengamankan stabilitas pemerintahan. Tradisi ini dilembagakan: setiap presiden harus merangkul hampir semua partai, menjadikan oposisi institusional nyaris mustahil. Kebijakan menjadi hasil kompromi transaksional, bukan kontestasi ideologis.
• Pelemahan Institusi Anti-Korupsi Secara Bertahap: KPK didirikan pada 2002 sebagai simbol reformasi. Namun, sejak awal, elite politik tidak pernah sepenuhnya berkomitmen pada independensinya. Serangkaian revisi UU, konflik Cicak vs Buaya, dan politisasi seleksi komisioner adalah bukti bahwa KPK selalu diperlakukan sebagai instrumen yang boleh dikontrol, bukan lembaga yang dibiarkan mengontrol.

Warisan Kritis: Elite Reformasi mengubah oligarki dari bentuk sultanistik (terpusat pada satu keluarga) menjadi kartel (terdistribusi di antara banyak elit yang saling melindungi). Demokrasi prosedural berjalan, tetapi substansinya dibajak. Mereka tidak jahat dalam niat; mereka rasional dalam insentif. Dan itulah yang membuat kerusakan ini begitu tahan lama.

---

3. 🔧 Fase III: Jokowi & Prabowo — Konsolidasi & Normalisasi (2014–Sekarang)

Aktor Kunci: Joko Widodo, Prabowo Subianto, Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, ketua-ketua partai koalisi, kepala daerah dinasti politik.

Peran: The Consolidators

Jokowi dan Prabowo bukanlah pencipta sistem; mereka adalah operator paling efisien dari sistem yang sudah ada. Keduanya menggunakan infrastruktur patronase warisan Fase I dan II dengan tingkat kecanggihan yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Mekanisme Konsolidasi:

• Hilirisasi sebagai Patronase Baru: Kebijakan hilirisasi nikel dan komoditas lainnya secara efektif menciptakan kelas oligark baru yang terhubung langsung dengan istana. Akses izin smelter, kemitraan dengan investor Tiongkok, dan alokasi dana LPDP/INA menjadi mata uang patronase era baru yang menggantikan monopoli Orde Baru.
• Dinastisasi Politik Lokal & Nasional: Keluarga Jokowi (Gibran, Kaesang, Bobby), keluarga Ma’ruf Amin, dan puluhan dinasti daerah lainnya menunjukkan bahwa demokrasi elektoral telah menjadi mekanisme reproduksi elit, bukan sirkulasi kekuasaan. Pilkada dan pileg menjadi arena legitimasi formal bagi transfer kekuasaan intra-keluarga.
• Instrumentalisasi Hukum & Lembaga Negara: Revisi UU KPK (2019), revisi UU ITE, penggunaan pasal makar terhadap pengkritik, dan penguatan BPKP/Kejagung relatif terhadap KPK menunjukkan pola konsisten: lembaga penegak hukum diperkuat sebagai alat governance-tool, dilemahkan sebagai mekanisme akuntabilitas independen.
• Koalisi Tenda Besar Permanen: Koalisi Prabowo-Gibran mencakup hampir seluruh spektrum partai, menjadikan DPR sebagai rubber stamp yang sempurna. Ini bukan penyimpangan; ini adalah puncak logis dari tradisi koalisi gemuk yang dimulai era SBY dan diperdalam era Jokowi.

Warisan Kritis: Di bawah Jokowi-Prabowo, sistem patronase tidak lagi terasa seperti penyimpangan; ia telah menjadi normalitas yang diterima. Generasi politisi muda tumbuh dalam sistem ini dan tidak mengenal alternatif. Inilah tahap paling berbahaya dari evolusi oligarki: ketika sistem tidak lagi perlu dipertahankan secara aktif karena sudah dianggap sebagai “cara kerja alami” politik Indonesia.

---

4. 📊 Peta Aktor & Kontribusi Struktural

Era	Aktor Utama	Kontribusi Struktural	Sifat Tindakan
Orde Baru	Soeharto, Ali Moertopo, Sudharmono	Fondasi patronase, fusi kekayaan-kekuasaan, birokrasi sebagai alat kontrol	Disengaja, sentralistik
Transisi Reformasi	Megawati, Akbar Tandjung, Amien Rais, Gus Dur	Desentralisasi koruptif, sistem pemilu mahal, normalisasi koalisi gemuk	Adaptif, tidak sepenuhnya disadari
Demokrasi Terpimpin SBY	SBY, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum	Pelembagaan koalisi rainbow, politisasi KPK awal, dinastisasi lokal tahap awal	kalkulatif, stabilisasi-oriented
Era Jokowi	Jokowi, Luhut, Erick Thohir, Hasto Kristiyanto	Hilirisasi sebagai patronase baru, dinastisasi nasional, pelemahan sistematis KPK	Pragmatis, development-oriented
Era Prabowo	Prabowo, Gibran, Gerindra + koalisi	Konsolidasi total, militerisasi parsial birokrasi, normalisasi otoritarianisme prosedural	Komando-sentris, legitimasi-oriented

---

5. 💡 Kesimpulan Analitis (The Bottom Line)

Tidak ada satu pun tokoh yang bisa dipersalahkan sendirian atas sistem kekuasaan Indonesia saat ini. Soeharto meletakkan fondasinya, elite Reformasi mendemokratisasikannya, SBY melembagakannya, Jokowi memodernisasinya, dan Prabowo mengonsolidasikannya. Setiap aktor bertindak rasional dalam konteks insentif yang mereka hadapi. Dan itulah tragedi sesungguhnya: sistem ini tidak diciptakan oleh kejahatan, melainkan oleh rasionalitas yang tidak terkoreksi.

Menyalahkan satu orang atau satu generasi adalah kenyamanan intelektual yang berbahaya. Ia memungkinkan kita merasa telah menemukan kambing hitam, padahal masalahnya terletak pada arsitektur insentif yang membuat perilaku korup menjadi pilihan paling rasional bagi siapa pun yang memasuki sistem. Reformasi yang bermakna bukan tentang mengganti orang, melainkan tentang meredesain insentif sehingga perilaku jujur dan reformis menjadi pilihan paling rasional — bahkan bagi mereka yang tidak memiliki keberanian moral khusus.

Selama pertanyaan kita tetap “siapa yang salah,” kita akan terus berputar dalam siklus menyalahkan individu sambil membiarkan sistem yang memproduksi mereka tetap utuh. Pertanyaan yang benar adalah: “Bagaimana kita mengubah aturan main sehingga pemain berikutnya, betapapun egoisnya, terpaksa bermain bersih?” Jawabannya ada pada reformasi institusional yang spesifik, terukur, dan tidak bergantung pada goodwill siapa pun — termasuk presiden yang sedang berkuasa saat ini.