Di atas panggung terbuka, Prabowo Subianto adalah perwujudan dari fantasi kepemimpinan maskulin-militeristik Indonesia. Suaranya menggelegar menantang hegemoni Barat. Tangannya menggebrak mimbar mengecam korupsi. Retorikanya meluap-luap menjanjikan swasembada, kedaulatan mutlak, dan postur kepresidenan tanpa kompromi. Para pemujanya membayangkan seorang komandan tertinggi yang berdiri tegak, mandiri, dan tidak akan pernah tunduk pada telunjuk siapa pun.

Namun, tirai panggung selalu punya cara untuk menertawakan sandiwara.

Begitu komposisi Kabinet Merah Putih diumumkan pada Oktober 2024, satu nama segera meruntuhkan ilusi kedaulatan mutlak tersebut: Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan. Sosok yang berkali-kali menyatakan ingin pensiun, pamit dari panggung birokrasi, dan mengaku lelah mengurus republik, mendadak ditarik kembali ke pusat gravitasi istana. Tidak hanya satu jabatan; Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Publik pun berbisik, lalu bertanya dengan nada heran: mengapa sang jenderal yang mengaku paling bernyali ini tampak begitu “takut”, segan, dan tak berdaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Luhut?

Kata “takut” di sini tentu tidak boleh dibaca secara kekanak-kanakan sebagai ketakutan fisik dua purnawirawan di atas matras judo. Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus yang kenyang dengan palagan tempur dan intrik kekuasaan. Ketakutan Prabowo terhadap Luhut berakar pada sesuatu yang jauh lebih dingin dan kalkulatif: sebuah ketundukan struktural. Prabowo menyadari dengan sangat getir bahwa memutus tali dengan Luhut sama dengan menembak kedua kakinya sendiri sebelum balapan dimulai.

---

Subordinasi Psikologis dari Barak Sat-81

Untuk membedah ketakutan ini, kita harus melacaknya ke titik di mana relasi kuasa kedua perwira ini pertama kali dipatri: pembentukan Satuan 81 Pasukan Khusus Anti-Teror (Sat-81 Kopassus) pada tahun 1981.

Kala itu, Luhut adalah sang Komandan dengan pangkat Mayor, sementara Prabowo adalah sang Wakil Komandan berpangkat Kapten. Di barak militer, hubungan senior-junior bukan sekadar urusan formalitas struktural; ia adalah doktrin ketaatan yang ditanamkan hingga ke sumsum tulang. Di bawah mentor intelijen legendaris LB Moerdani, Luhut mendidik Prabowo dalam seni perang asimetris, pengorganisasian taktis, dan kepatuhan komando.

Kultur patronase militer Indonesia memiliki sifat kekal. Sekalipun Prabowo sempat melesat lebih cepat dalam karier korps komando akibat privilese kekerabatannya sebagai menantu Presiden Soeharto di masa Orde Baru, subordinasi psikologis di hadapan Luhut tidak pernah benar-benar terhapus. Luhut adalah perwira yang tahu persis anatomi kejiwaan Prabowo: kapan sang junior sedang impulsif, di mana titik rapuhnya, dan bagaimana cara menjinakkan ledakan emosinya tanpa perlu menaikkan nada bicara.

Ketika Prabowo akhirnya mencapai kursi kepresidenan pada usia 73 tahun, ia mungkin menyandang gelar Kepala Negara, tetapi di ruang privat bersama Luhut, kode etik angkatan itu diam-diam tetap bekerja. Mengabaikan Luhut akan menuntut Prabowo membongkar konstruksi psikologis keprajuritan yang telah membentuk dirinya selama setengah abad. Dan bagi seorang serdadu berwatak tradisional seperti Prabowo, itu adalah beban emosional yang terlampau berat untuk ditanggung.

---

Kunci Brankas dan Monopoli Poros Beijing

Ketergantungan psikologis hanyalah lapisan luar. Alasan paling telanjang mengapa Prabowo tak mampu mendepak Luhut terletak pada kenyataan pahit bahwa Luhut adalah pemegang kunci brankas ekonomi Indonesia saat ini.

Target ambisius Prabowo untuk mencetak pertumbuhan ekonomi 8% dan membiayai program populis raksasa—mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga lumbung pangan (food estate)—membutuhkan satu hal mutlak: likuiditas kapital yang masif dan instan. Masalahnya, uang tersebut tidak tersedia di kas APBN yang kian tercekik beban utang warisan. Prabowo membutuhkan modal asing. Dan di sanalah Luhut berdiri tegak sebagai penjaga gerbang tunggal.

Selama sepuluh tahun rezim Joko Widodo, Luhut mengonsolidasikan dirinya sebagai arsitek tunggal hilirisasi nikel dan transisi energi. Dialah pejabat Indonesia yang memiliki jalur diplomasi telepon langsung (direct hotline) dengan elite pimpinan Partai Komunis Tiongkok, raksasa baterai kontemporer seperti Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), hingga taipan teknologi global semacam Elon Musk.

Prabowo, dengan latar belakang militernya yang sarat kecurigaan geopolitik dan gaya diplomasi keliling dunianya yang acap kali sporadis, tidak memiliki perangkat operasional teknis untuk mengelola kesepakatan-kesepakatan raksasa tersebut. Prabowo tahu, jika ia menepikan Luhut, investasi miliaran dolar dari Tiongkok berisiko mengalami turbulensi. Kepercayaan pasar modal global terhadap eksekusi proyek-proyek strategis Indonesia bisa anjlok seketika.

Secara sederhana: Prabowo membutuhkan pundi-pundi uang yang jalurnya hanya diketahui dan dikuasai oleh Luhut. Presiden boleh menandatangani traktat bilateral di istana megah, tetapi orang yang memastikan kapal-kapal kargo smelter tetap berlayar tanpa hambatan pungutan liar dan resistensi lokal adalah Luhut Binsar Pandjaitan. “Ketakutan” Prabowo adalah ketakutan seorang penguasa baru yang sadar bahwa mesin ekonominya dirakit oleh orang lain.

---

Mengunci Sandera di Balik Tameng “DEN”

Kubu pembela pemerintah barangkali akan berdalih bahwa penunjukan Luhut murni pertimbangan profesional: siapa yang bisa menolak kompetensi seorang eksekutor ulung berjuluk “Menteri Segala Urusan” demi kelancaran transisi? Bukankah merangkul keahlian Luhut adalah tanda kenegarawanan Prabowo yang pragmatis dan inklusif?

Dalih tersebut adalah eufemisme yang menutupi sebuah kekalahan taktis.

Jika Prabowo memang presiden yang berdaulat secara mutlak, keahlian manajerial itu semestinya dapat dilembagakan melalui menteri-menteri koordinator yang ia pilih sendiri dari kader partainya atau kalangan profesional non-partisan. Fakta bahwa Prabowo harus menghidupkan kembali Dewan Ekonomi Nasional (DEN)—sebuah lembaga kuasi-eksekutif era Gus Dur yang sudah lama mati suri—khusus untuk menampung Luhut membuktikan hal sebaliknya: Prabowo gagal menemukan figur tandingan yang setara, sekaligus gagal menolak tekanan untuk mengakomodasi sang oligark senior.

Lebih jauh lagi, penempatan Luhut di DEN dan posisi Penasihat Khusus berfungsi ganda bagi faksi Jokowi yang sedang beralih rupa. Luhut adalah jangkar pengawas (custodian) utama yang bertugas memastikan bahwa Prabowo tidak melenceng dari cetak biru kebijakan rezim terdahulu.

Prabowo berada dalam posisi tersandera: jika ia menolak Luhut, ia akan membuka front perang terbuka melawan faksi loyalis Jokowi yang masih menguasai instrumen intelijen, aparat penegak hukum, dan mesin partai di parlemen. Memberi panggung istimewa kepada Luhut adalah “upeti politik” (political tribute) yang wajib diserahkan Prabowo demi menjaga stabilitas koalisinya yang rapuh. Ini bukan inklusivitas; ini adalah kompromi yang dipaksakan atas dasar ketidakberdayaan.

---

Kartel Energi dan Konflik Kepentingan

Ketergantungan ini kian mengkhawatirkan manakala publik membaca persilangan bisnis yang berkelindan rapat di antara keduanya. Ini bukan sekadar relasi antara presiden dan penasihatnya; ini adalah kemitraan dua konglomerat tambang dan energi yang kekayaan materialnya terikat pada sektor ekstraktif.

Prabowo, melalui gurita bisnis Nusantara Group, memiliki konsesi lahan dan pertambangan yang luar biasa luas di Kalimantan Timur dan berbagai wilayah lain. Di sisi lain, Luhut melalui jejaring bisnis masa lalunya di bawah bendera Toba Bara Sejahtra (kini TBS Energi Utama) adalah pemain kakap di industri batubara, pembangkit listrik, dan ekosistem kendaraan listrik.

Bagaimana mungkin seorang presiden dapat menegakkan regulasi lingkungan, menindak kejahatan tambang ilegal, atau mengevaluasi izin konsesi lahan para oligark secara adil jika figur yang ia tunjuk sebagai penasihat ekonomi utamanya adalah pemain inti dalam kartel komoditas yang sama?

Ketundukan Prabowo pada Luhut adalah wujud pelestarian kartel oligarki di pucuk pimpinan republik. Ketika dua elite militer-bisnis ini bersepakat di bawah satu atap kekuasaan, ruang bagi masyarakat sipil, masyarakat adat yang tanahnya dirampas, dan buruh industri tambang yang tertindas semakin tertutup rapat. Kehadiran Luhut menjamin bahwa agenda transisi hijau dan hilirisasi nasional akan tetap didikte oleh kalkulasi margin laba elite bisnis, bukan keadilan sosio-ekologis rakyat banyak.

---

Menelanjangi Mitos Otokrat Mandiri

Polemik mengenai posisi Luhut di era Prabowo pada akhirnya membongkar salah satu kebohongan terbesar dalam mitologi politik Indonesia: mitos tentang “orang kuat” (strongman).

Selama bertahun-tahun, retorika Prabowo dibangun di atas janji bahwa kepemimpinan komando militer akan membebaskan Indonesia dari cengkeraman elite tersembunyi dan intervensi asing. Namun, apa yang disaksikan rakyat hari ini adalah sebuah antiklimaks. Sosok yang mencitrakan dirinya sebagai singa nasionalis yang garang ternyata harus berbagi kendali kendaraannya dengan figur yang mewakili kepentingan modal global dan kontinuitas dinasti.

Prabowo boleh saja berpidato berjam-jam tentang kedaulatan bangsa di hadapan para prajurit parade. Namun ketika menyangkut urusan alokasi sumber daya alam, negosiasi utang proyek kereta cepat, hilirisasi mineral, hingga skema investasi teknologi, arah kiblat istana tetap bermuara pada kantor Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Kekuasaan sejati (real power) ternyata tidak bersemayam di balik seragam safari berkantung empat atau pekikan takbir dan salam kebangsaan di mimbar upacara. Kekuasaan sejati bersandar pada siapa yang mengendalikan jalur logistik, data modal, dan jaringan transaksional di belakang layar. Dan dalam gelanggang itu, Prabowo Subianto hanyalah aktor di panggung depan, sementara Luhut tetaplah sutradara yang menentukan jalannya babak demi babak pertunjukan.

Maka, publik tidak perlu lagi terkejut jika kebijakan ekonomi Prabowo ke depan akan terasa seperti fotokopi dari kebijakan rezim sebelumnya, dengan segala cacat oligarkisnya. Sang Jenderal Perkasa mungkin telah memenangkan pemilihan presiden, tetapi di hadapan sang arsitek bayangan, ia telah menyerahkan kendali kemudinya bahkan sebelum peluit pertama ditiupkan.

---

📚 Referensi & Pustaka Pendukung

1. Kementerian Sekretariat Negara RI. (Oktober 2024). Keputusan Presiden Republik Indonesia terkait Pengangkatan Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden. Lembaran Negara RI. Jakarta.
2. Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. Indonesia, (96), 35-57.
3. Mietzner, M. (2020). Rivalries and Realignments: The Political Dynamics of the Indonesian Oligarchy. Journal of Contemporary Asia, 50(4).
4. Laporan Investigasi Majalah Tempo. (Periode 2019–2024). Seri Liputan Khusus: Gurita Bisnis Tambang dan Manuver Luhut Binsar Pandjaitan dalam Proyek Hilirisasi Nikel dan Hubungan Luar Negeri. Jakarta: PT Tempo Inti Media.
5. Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.
6. Arsip Sejarah Korps Komando: Sejarah Satuan 81 Kopassus (Satgultor) 1981–1995: Rekam Jejak Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto dalam Pembentukan Pasukan Khusus Anti-Teror.