Mengapa Pak Prabowo sangat berbeda disaat jaman kampanye nya dulu, yang janji-janjinya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, menghapus pajak, dan sebagainya? Kenapa sekarang begitu duduk sebagai presiden menjadi melempem?

Pertanyaan Anda menyentuh jantung persoalan paling telanjang dari politik Indonesia hari ini: mengapa seorang jenderal purnawirawan yang mencitrakan diri paling garang, bernyali baja, dan berjanji mengejar koruptor sampai ke kutub, mendadak tampak “melempem” dan enggan pasang badan membela pejabat lurus seperti Purbaya Yudhi Sadewa?

Di atas kertas, logikanya sederhana: jika seorang pejabat teknokrat ingin meluruskan tata kelola dan melindungi uang rakyat dari penimbunan likuiditas perbankan atau pembajakan rente, presiden—sebagai panglima tertinggi—seharusnya berdiri di depannya sebagai perisai. Membela orang benar adalah amanat paling elementer dari kepemimpinan.

Namun, di panggung kekuasaan riil, logika moral semacam itu tidak berlaku.

Ada lima alasan ekonomi-politik dan psikologis yang menjelaskan mengapa pedang sang jenderal mendadak tumpul begitu ia melangkahkan kaki ke dalam Istana:

---

---

1. “Musuh” Pejabat Bersih Adalah Pemilik Saham Kemenangan Prabowo

Alasan pertama dan paling brutal: Prabowo tidak bisa memukul musuh-musuh dari pejabat bersihnya, karena “musuh-musuh” itu adalah orang-orang yang sama yang membiayai dan merekayasa kemenangannya dalam Pilpres 2024.

Di masa kampanye, retorika “mengejar koruptor ke Antartika” atau “menghapus kebocoran anggaran” dilemparkan kepada entitas gaib yang abstrak: seolah-olah koruptor dan mafia itu adalah makhluk asing yang bersembunyi di dalam gua.

Namun ketika duduk di kursi presiden dan membuka map kementerian, siapa sebenarnya pihak-pihak yang kerap bersitegang dengan pejabat bersih?

• Mereka adalah kartel perbankan besar yang menolak menurunkan suku bunga kredit dan lebih suka menimbun dana di instrumen sekunder;
• Mereka adalah taipan tambang nikel dan batubara yang menolak membayar royalti dan enggan mematuhi standar amdal;
• Mereka adalah ketua-ketua partai politik koalisi yang meminta jatah komisaris BUMN dan pos anggaran kementerian untuk logistik partai.

Figur vokal seperti Purbaya Yudhi Sadewa di LPS menabrak kepentingan kartel likuiditas tersebut dengan membongkar fakta bahwa perbankan enggan menyalurkan kredit ke sektor riil. Ketika Purbaya bersuara keras, para bankir kakap, asosiasi konglomerat, dan elite KSSK melobi istana: “Orang ini bikin gaduh pasar. Orang ini mengganggu stabilitas.”

Jika Prabowo membela Purbaya dan menindak kartel-kartel tersebut secara tegas, koalisi pendukungnya akan goyang. Para penyandang dana politik akan menarik dukungan mereka di parlemen, dan pasar modal bisa merekayasa sentimen negatif (capital flight). Prabowo memilih jalan paling aman bagi kelangsungan kekuasaannya: mengorbankan satu teknokrat vokal jauh lebih murah harganya daripada berperang melawan kartel pemodal yang mendudukkannya di kursi presiden.

---

2. Tersandera Janji Populis: Membutuhkan Likuiditas Bank

Mengapa Prabowo sangat takut membuat perbankan dan elite finansial marah? Jawabannya ada pada ambisi pribadinya: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan Badan Pengelola Investasi Danantara.

APBN Indonesia saat ini sekarat, tercekik utang jatuh tempo warisan era Jokowi yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Prabowo sadar kas negara tidak cukup untuk membiayai makan siang puluhan juta anak sekolah dan membiayai megaproyeknya. Dari mana uangnya harus didapat?

• Dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh perbankan domestik;
• Dari likuiditas BUMN dan dana penjaminan;
• Dari konsolidasi aset di Danantara.

Untuk memobilisasi dana raksasa ini, Prabowo membutuhkan stabilitas semu dan kepatuhan mutlak. Ia tidak membutuhkan wasit yang cerewet, kritis, dan berpegang teguh pada aturan tata kelola perbankan yang kaku.

Pejabat seperti Purbaya, dengan integritas teknokratisnya, berpotensi menjadi “penghambat” jika sewaktu-waktu pemerintah ingin memaksakan perbankan atau instrumen penjaminan dana negara dipakai untuk menambal defisit proyek populis. Dalam situasi seperti ini, pejabat yang jujur dan kaku dipandang oleh istana bukan sebagai aset bangsa, melainkan sebagai batu sandungan birokrasi. Maka, alih-alih dibela, ia disingkirkan dan diganti dengan figur yang lebih “fleksibel” dan penurut pada komando istana.

---

3. Delusi “Orang Luar”: Prabowo Bukan Rahib yang Suci dari Oligarki

Banyak pemilih terjebak pada mitos kampanye bahwa Prabowo adalah outsider—sosok jenderal kaya raya yang sudah “selesai dengan dirinya sendiri”, tidak butuh uang lagi, dan oleh karenanya akan memimpin tanpa kompromi layaknya seorang rahib patriotik.

Ini adalah kekeliruan membaca anatomi kelas penguasa.

Prabowo Subianto bukan orang luar yang datang dari luar orbit kekuasaan untuk membebaskan rakyat; ia adalah bagian organik dari elite oligarki itu sendiri sejak era Orde Baru.

• Gurita bisnis keluarganya melalui Arsari Group yang dipimpin adiknya, Hashim Djojohadikusumo, bergerak di sektor air bersih, agribisnis, kehutanan, hingga energi.
• Jaringan bisnis Nusantara Group miliknya memiliki konsesi perkebunan dan tambang yang sangat luas.
• Lingkaran ring satu yang menyusun kabinetnya dipenuhi oleh para pengusaha komoditas ekstraktif.

Ketika seorang menteri yang bersih ingin menerapkan penertiban pajak pertambangan, moratorium izin sawit, audit kepatuhan lingkungan, atau transparansi kepemilikan aset perusahaan cangkang, menteri tersebut secara langsung mengancam ekosistem bisnis keluarga dan lingkaran dalam sang presiden sendiri.

Mengharapkan Prabowo bersikap tegas memangkas gurita oligarki sama saja dengan mengharapkan seorang pemilik konsesi tambang memotong keuntungan perusahaannya sendiri. Di mimbar kampanye ia bisa berteriak tentang nasionalisme, tetapi di meja kebijakan, kepentingan pelestarian modal keluarga dan kroni selalu menjadi pemenang.

---

4. Teori Politik: Biaya Murah Mengkhianati Rakyat vs Biaya Mahal Melawan Elite

Dalam ilmu politik terdapat hukum besi yang dirumuskan oleh Bruce Bueno de Mesquita dalam bukunya The Dictator’s Handbook: “Seorang pemimpin tidak berkuasa untuk rakyat; ia berkuasa untuk memuaskan koalisi kunci yang menjaga kursinya tetap tegak (the winning coalition).”

Rakyat jelata yang memilihnya di bilik suara hanyalah instrumen lima tahunan. Begitu pemilu selesai, rakyat tidak memiliki daya tawar harian:

• Jika Prabowo mengingkari janji kampanye (misalnya tidak menghapus pajak, justru menaikkan PPN menjadi 12%), apa risiko langsung bagi kekuasaannya hari ini? Hampir tidak ada. Rakyat hanya bisa mengeluh di media sosial, membuat meme, atau menggelar aksi unjuk rasa sporadis yang dengan mudah dibubarkan oleh aparat kepolisian.
• Sebaliknya, jika Prabowo berani bersikap tegas menyikat para oligark pendukungnya demi membela seorang menteri bersih, risikonya bersifat seketika dan mematikan: parlemen bisa memboikot undang-undangnya, menteri-menteri dari partai koalisi bisa membelot, faksi polisi/intelijen bisa membocorkan skandal lingkaran istana, dan stabilitas nilai tukar rupiah bisa dihancurkan lewat aksi spekulasi modal.

Prabowo bertindak “melempem” bukan karena ia tiba-tiba kehilangan keberanian fisik, melainkan karena ia membuat kalkulasi oportunistik yang dingin: mengkhianati rakyat jelata dan menyingkirkan menteri lurus biayanya sangat murah; sedangkan melawan kartel oligarki di sekelilingnya berisiko menggulingkan singgasananya.

---

5. Paradoks Mental Militer: Ketakutan Tertinggi pada “Ketidakteraturan”

Ada faktor psikologis keprajuritan yang kerap disalahpahami publik dari sosok Prabowo. Watak militeristik sering diasosiasikan dengan “keberanian mengambil risiko”. Namun di level doktrin strategis, seorang komandan militer sebenarnya dididik untuk memiliki satu ketakutan terbesar: Ketidakteraturan dan Hilangnya Kendali (Chaos and Disobedience).

Bagi seorang mantan perwira komando, stabilitas barisan adalah segalanya.

• Pejabat yang jujur, kritis, dan berintegritas tinggi—seperti Purbaya di LPS, Faisal Basri di masa lalu, atau mantan penyidik KPK—memiliki satu ciri khas yang sama: mereka tidak bisa disetir. Mereka loyal pada prinsip hukum dan data objektif, bukan loyal pada perintah atasan.
• Bagi Prabowo yang menuntut kepatuhan satu komando (unity of command), figur independen semacam ini adalah figur yang “rawan dan berbahaya”. Mereka bisa sewaktu-waktu membantah presiden jika kebijakan yang diambil salah, dan mereka bisa membocorkan kejanggalan anggaran ke publik.

Prabowo lebih memilih dikelilingi oleh pejabat yang medioker, penjilat, atau bahkan korup berskala menengah, asalkan mereka penurut dan loyal pada perintahnya, ketimbang pejabat berotak brilian dan berintegritas tinggi yang berani mengatakan “Tidak, Pak Presiden, langkah Bapak salah dan melanggar undang-undang.”

Karakter paternalis Prabowo menuntut kepatuhan mutlak, dan dalam sejarah di mana pun, pejabat yang jujur tidak pernah dirancang untuk menjadi anjing peliharaan yang penurut.

---

Kesimpulan: Runtuhnya Ilusi Sang “Ratu Adil”

Sikap melempemnya Presiden Prabowo hari ini di hadapan para oligark perusak negara adalah proses demistifikasi—penghancuran ilusi politik terbesar yang pernah dijual kepada rakyat Indonesia.

Janji kampanye untuk “mengejar koruptor sampai ke Antartika”, “berdiri di atas kaki sendiri”, dan “membela wong cilik” selamanya hanyalah narkotika elektoral yang disuntikkan ke benak jutaan pemilih yang lelah dan mendambakan hadirnya sosok “Ratu Adil” berseragam militer.

Kenyataan hari ini menelanjangi kebenaran pahit: Begitu pintu gerbang istana ditutup rapat, sang jenderal yang dulu menggebrak-gebrak podium dengan gagah perkasa ternyata hanyalah seorang tawanan politik. Ia duduk di atas takhta yang ditopang oleh tiang-tiang modal oligarki ekstraktif, dikepung oleh faksi-faksi politik transaksional, dan disandera oleh bisnis keluarganya sendiri.

Membela menteri atau pejabat yang bersih menuntut keberanian seorang negarawan sejati yang rela mempertaruhkan jabatannya demi kemaslahatan sejarah republik. Dan hari ini, publik dipaksa menyaksikan bahwa di balik seragam safari dan retorika patriotisme yang menggelegar, Presiden Prabowo Subianto hanyalah seorang politisi konvensional biasa: terlalu takut kehilangan kekuasaannya sendiri untuk sekadar pasang badan bagi segelintir orang jujur yang ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran.